Your Ad Here

Kamis, 11 November 2010

Pelanggaran HAM Amerika


PELANGGARAN HAM AMERIKA SERIKAT

 

Hamid Sultan Saleki Atase pres Kedubes Iran – Jakarta
Artikel ini dikutip dari buku “Human Rights Violation by The United States of America” yang dikeluarkan pada 2007 oleh Departemen HAM—Kementerian Politik Luar Negeri, Iran. Ini merupakan buku pertama yang ditulis mengenai pelanggaran HAM berat oleh AS yang terang-terangan berdasarkan sumber-sumber dari berbagai lembaga internasional. Buku ini menggunakan lebih dari 117 referensi sebagai sumber data dan informasi tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AS.
Ketaatan, promosi dan perlindungan HAM berdasarkan penghormatan pada perbedaan budaya dalam kerangka universalitas merupakan salah satu pilar kehidupan modern saat ini, yang ditandai dengan globalisasi yang sedang tumbuh. Negara-negara bertanggung-jawab dalam domain HAM berdasarkan kenyataan mereka memiliki instrumen-instrumen kekuatan yang diperlukan untuk memberi arah dan efektualitas kepada kekuatan aktif globalisasi. Karena itu, perangai HAM para pemain yang lebih berpengaruh di dunia memiliki dampak besar pada semua aspek kehidupan modern, termasuk penetapan standar dan aplikasi HAM di dunia.
Jelas, pelanggaran hak-hak sipil dan politik oleh Pemerintahan AS terhadap mereka yang ada di dunia dalam apa yang disebut “perang terhadap teror” tak dapat disamakan dengan pelanggaran HAM oleh sebuah pemerintahan kecil dalam wilayah yang kecil. Situasi yang mengerikan di tempat-tempat seperti Tanjung Guantanamo dan Bagram dan kisah-kisah tentang pusat-pusat penahanan rahasia di seluruh dunia akan berdampak negatif terhadap struktur konsep hukum internasional tentang HAM dan penerapannya di dunia. Lebih parah lagi, itu akan digunakan sebagai rujukan oleh pihak lain, menemukan interpretasi negatif atas ketentuan hukum internasional terhadap HAM di dalam kultur unilateralisme yang sedang tumbuh.
Kendati fakta bahwa AS telah meratifikasi Konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan Konvensi Ketiga dan Keempat Geneva, dan bahwa Pemerintahan AS telah mengakui bahwa perjanjian-perjanjian dimaksud mengikat dalam perang untuk pembebasan Irak, terlihat bahwa Pemerintahan Bush mengklaim para tahanan yang diambil dari Abu Ghuraib tidak digolongkan sebagai tahanan perang dibawah hukum internasional. Bagaimanapun, dalam jawaban, beberapa ahli hukum telah mengungkapkan bahwa AS dapat diwajibkan untuk mengadili beberapa prajuritnya untuk kejahatan perang dan dibawah Konvensi Ketiga dan Keempat, tahanan perang orang sipil yang ditahan dalam suatu perang tak dapat diperlakukan dalam perangai yang merendahkan, dan pelanggaran dalam seksi itu adalah “pelanggaran berat”.
Sejak kejatuhan pemerintahan Taliban di Afganistan, pasukan pimpinan AS telah menangkap dan menahan ribuan orang dan warga negara asing lain di seluruh . Fasilitas penahanan AS yang utama di adalah di pangkalan udara Bagram. CIA juga menahan tahanan yang tak jelas jumlahnya, di pangkalan udara Bagram dan lokasi lain di Afghanistan, termasuk di Kabul . Ada banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh personel militer dan intelijen AS di Afghanistan.
Menurut Human Rights Watch, personel militer dan intelijen AS di Afghanistan melakukan sistem interogasi yang meliputi penggunaan deprivasi tidur, deprivasi indera, dan memaksa tahanan untuk duduk atau berdiri dalam posisi yang menyakitkan untuk periode waktu yang lama.. Dalam hal ini, AS telah gagal memberi penjelasan yang cukup atas tuduhan perlakukan buruk terhadap tahanan oleh personel militar dan intelijen AS di Afghanistan.

Bukti Pelanggaran HAM Dunia


Blokade Gaza, Bukti Pelanggaran HAM Dunia



Memperingati hari Hak Azazi Manusia sedunia, lembaga advokasi hukum PAHAM Indonesia berserta empat LSM lain menyatakan protes keras terhadap kebijakan Israel yang memblokade Gaza, Palestina.
Hal ini tertuang dalam pernyataan sikap bersama antara PAHAM Indonesia yang diwakili sekjennya, Ahmad Firdaus dengan Komite Solidaritas untuk Rakyat Palestina atau KISPA, Persaudaraan Muslimah atau SALIMA, Muslim Nusantara, dan COMES; kemarin di kantor PAHAM Indonesia di Matraman Jakarta.
Masing-masing lembaga diwakili oleh Sekjen KISPA, Ferry Nur, Sekjen SALIMA, Ratna Nurhayati, Ketua Muslim Nusantara, Hery Nurdy, dan Sekjen COMES, Acep Sudayat.
Mereka menyatakan protes keras terhadap blokade rakyat Palestina di Gaza yang sudah berlangsung selama dua tahun. "Satu setengah juta rakyat Palestina di Gaza sekarang menderita karena blokade itu. Mereka ada anak-anak, wanita menyusui dan bayi mereka, orang lanjut usia dan lain-lain. Di mana peran PBB?" ucap Ferry Nur bernada protes.
Akibat blokade itu, rakyat Palestina di Gaza kehilangan sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Mulai dari bahan bakar minyak, listrik, air bersih, dan obat-obatan. Belum lagi stok makanan yang kian hari kian menipis.
Selain protes terhadap blokade itu, para pimpinan LSM Islam ini pun mendukung pemerintah Mesir yang ingin membuka pintu perlintasan Rafah. Dari pintu inilah suplai bantuan bisa masuk ke Gaza lewat perbatasan Palestina dengan Mesir.
Sayangnya, persoalan hak azazi manusia yang terinjak-injak di Palestina ini tidak lantang diserukan oleh ormas-ormas besar di Indonesia. Karena itulah, lima LSM ini menyerukan umat Islam Indonesia untuk mendoakan bagi kemaslahatan rakyat Palestina yang sedang berjuang untuk kemerdekaan mereka. Mereka pun meminta pemerintah Indonesia untuk pro aktif melalui lobi tingkat tinggi agar blokade tersebut bisa segera dibuka. (mnh)

Pelanggaran HAM


Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM
Trisakti, Semanggi I dan II

Beberapa kasus pelanggaran berat HAM seperti peristiwa G30S, Tanjung Priok, Warsidi Lampung sampai Kasus Semanggi I dan II kemungkinan bakal digarap KKR. Mungkinkah menuai sukses?
Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 menjadi pemicu kerusuhan sosial yang mencapai klimaksnya pada 14 Mei 1998. Tragedi dipicu oleh menyalaknya senapan aparat yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti. 
Kerusuhan, menurut laporan Relawan Kemanusiaan, tidak berlangsung begitu saja. Fakta yang aneh, menurut mereka, setelah terjadi aksi kerusuhan yang sporadis, aparat tampak menghilang, sementara sebagian kecil saja hanya memandangi aksi penjarahan yang berlangsung didepan mereka.
Masih menurut laporan Relawan, kerusuhan itu tampak direkayasa. Aksi itu dipimpin oleh sekelompok provokator terlatih yang memahami benar aksi gerilya kota. Secara sporadis mereka mengumpulkan dan menghasut massa dengan orasi-orasi. Ketika massa mulai terbakar mereka meninggalkan kerumunan massa dengan truk dan bergerak ke tempat lain untuk melakukan hal yang sama.
Dari lokasi yang baru, kemudian mereka kembali ke lokasi semula dengan ikut membakar, merampon mal-mal. Sebagian warga yang masih dalam gedung pun ikut terbakar. Data dari Tim Relawan menyebutkan sekurangnya 1190 orang tewas terbakar dan 27 lainnya tewas oleh senjata. 
Tragedi Trisakti kemudian disusul oleh tragedi semanggi I pada 13 November 1998. Dalam tragedi itu, unjuk rasa mahasiswa yang dituding mau menggagalkan SI MPR harus berhadapan dengan kelompok Pam Swakarsa yang mendapat sokongan dari petinggi militer.
Pam Swakarsa terdiri dari tiga kelompok, dari latar belakang yang berbeda. Pembentukan Pam Swakarsa belekangan mendapat respon negatif dari masyarakat. Mereka kemudian mendukung aksi mahasiswa, yang sempat bentrok dengan Pam Swakarsa.
Dalam tragedi Semanggi I yang menewaskan lima mahasiswa, salah satunya Wawan seorang anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan ini, tampak tentara begitu agresif memburu dan menembaki mahasiswa. Militer dan polisi begitu agresif menyerang mahasiswa, seperti ditayangkan oleh sebuah video dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR Selasa 6 Maret 2001. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana polisi dan tentara yang berada di garis depan berhadapan dengan aksi massa mahasiswa yang tenang. Pasukan AD yang didukung alat berat militer ini melakukan penembakan bebas ke arah mahasiswa.
Para tentara terus mengambil posisi perang, merangsek, tiarap di sela-sela pohon sambil terus menembaki mahasiswa yang berada di dalam kampus. Sementara masyarakat melaporkan saat itu dari atap gedung BRI satu dan dua terlihat bola api kecil-kecil meluncur yang diyakini sejumlah  saksi sebagai sniper. Serbuan tembakan hampir berlangsung selama dua jam.
Satu tahun setelah itu, tragedi Semanggi II terjadi. Dalam kasus ini 10 orang tewas termasuk Yun Hap, 22, mahasiswa Fakultas Teknik UI, ikut tewas. Insiden ini terjadi di tengah demonstrasi penolakan mahasiswa terhadap disahkannya RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). 
Kasus ini, menurut Hermawan Sulistyo dari Tim Pencari Fakta Independen menyebut seperti sudah diperkirakan sebelumnya oleh aparat. Dia menurutkan begini; ''Yun Hap ditembak pukul 20:40 oleh konvoi aparat keamanan yang menggunakan sekurangnya enam truk militer yang mendekat dari arah Dukuh Atas. Konvoi menggunakan jalan jalur cepat sebelah kanan alias melawan arus. Paling depan tampak mobil pembuka jalan menyalakan lampu sirine tanpa suara. Sejak masuk area jembatan penyeberangan di depan bank Danamon, truk pertama konvoi mulai menembak. Sejumlah saksi mata melihat berondongan peluru dari atas truk pertama, menyusul tembakan dari truk-truk berikutnya.''
Berdasarkan fakta di lapangan TPFI menegaskan tidak mungkin ada kendaraan lain selain kendaraan aparat. Sebab, jalur cepat yang dilalui truk-truk itu masih ditutup untuk umum. Lagi pula truk-truk itu bergerak melawan arus, jadi tidak mungkin ada mobil lain yang mengikuti. Kini akibat peritiwa itu, sejumlah petinggi TNI Polri sedang diburu hukum. Mereka adalah Jenderal Wiranto (Pangab), Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin (mantan Pangdam Jaya), Irjen (Pol) Hamami Nata (mantan kapolda Metro Jaya), Letjen Djaja Suparman (mantan Pangdan jaya) dan Noegroho  Djajoesman (mantan Kapolda Metro Jaya).

Proposal. Contoh Proposal. Proposal pencarian dana. Tugas Sekolah. Proposal Bantuan Gubernur. Proposal LPK. Proposal Lembaga

Proposal. Contoh Proposal. Proposal pencarian dana. Tugas Sekolah. Proposal Bantuan Gubernur. Proposal LPK. Proposal Lembaga. 
Ringkasan Eksekutif


Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok di Indonesia. Salah satu sebab tingginya angka penganggguran adalah rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang di miliki oleh masyarakat. Terlebih lagi bagi masyarakat pedesaan, minimnya akses informasi dan teknologi menyebabkan rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Di sisi lain, penyelenggara pendidikan terbentur masalah tingginya biaya operasional dan pengadaan sarana  pendukung yang kurang memadai.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2009 tercatat 2,2 juta penduduk Jawa Barat masih berstatus pengangguran. Sementara berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar,4 juta penduduk setengah menganggur.
Permasalahan pengangguran tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Begitu pula dengan upaya penyelesaian masalah tersebut. Dibutuhkan peranan semua pihak, termasuk perusahaan swasta, lembaga swadaya dan tentunya peran aktif masyarakat itu sendiri. 
Dalam rangka turut berperan aktif dalam upaya peningkatan skill masyarakat pedesaan khususnya kemampuan bidang komputer, LPK MADANI sebagai Lembaga Pendidikan dan keterampilan yang berlokasi di daerah pedesaan memandang perlu  adanya program pelatihan komputer secara terpadu, biaya ringan dan bersifat masal.  Untuk itu diperlukan adanya penambahan sarana pendidikan yang diperkirakan membutuhkan biaya dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-.  


  


Daftar Isi


Ringkasan Eksekutif.............................................................      1
Daftar isi..........................................................................      2
Latar Belakang...................................................................      3
Permasalahan....................................................................      4
Alternatif Penyelesaian Masalah..............................................      4
Tujuan.............................................................................      5
Aktivitas..........................................................................      5
Jadwal Program.................................................................      5
Anggaran Program...............................................................      5
Kesimpulan.......................................................................      6
Lampiran-lampiran..............................................................      7

Latar Belakang


Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Didalamnya terkandung berbagai permasalahan klasik yang hingga saat ini masih sulit untuk dicari solusinya. Meski ada upaya yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup masyarakat termasuk tingkat pengangguran di dalamnya, namun upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.
Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga non pemerintah baik dalam dan luar negeri, lembaga swadaya masyarakat dan menyelenggarakan program-program berbasis kemasyarakatan langsung.
Pengangguran tidak bisa lepas dari permasalahan peluang kerja. Dan peluang kerja tidak bisa lepas dari permasalahan skill atau kemampuan para pencari kerja. Di era globalisasi, penguasaan teknologi komputer sudah menjadi kebutuhan pokok. Karena segala aspek kehidupan seperti, pendidikan, informasi, kesehatan, produksi, perbankan, pemasaran hingga pengelolaan unit usaha mikro sudah menggunakan teknologi  komputer.
Masyarakat pedesaan yang minim dengan pengetahuan teknologi komputer, selalu menjadi bagian unit kerja yang berat. Buruh dengan gaji terendah, pekerjaan  kasar dan aktivitas yang beresiko tinggi.
Untuk itu, sebagai upaya peningkatan kemampuan di bidang komputer dipandang perlu dilakukan pelatihan komputer dengan biaya rendah yang dapat dijangkau masyarakat hingga pelatihan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
Pelatihan secara terpadu dan masal sangat efektif untuk menekan tingginya biaya penyelenggaraan program. Di sisi lain lembaga kursus yang ada di pedesaan terkendala oleh minimnya perangkat pendukung pelatihan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya sinergi antara lembaga kursus dan pemerintah. Sehingga penanganan masalah rendahnya kemampuan masyarakat bidang teknolohgi komputer bisa lebih terarah, tepat sasaran dan memperoleh hasil yang optimal.
Permasalahan
Rendahnya skill masyarakat pedesaan dibidang teknologi komputer. Sehingga mereka tidak mampu bersaing di dunia kerja. Disisi lain, lembaga kursus di pedesaan terkendala masalah perangkat pendukung sehingga pelatihan cenderung hanya dilakukan bagi sekelompok kecil masyarakat mampu. Tak hanya itu Kecamatan “NAMA KECAMATAN” yang terletak jauh dari kota Kabupaten menyebabkan minimnya akses informasi usaha dan sulitnya memperoleh peluang kerja.
 
Alternatif Penyelesaian Masalah
Permasalahan rendahnya kemampuan keterampilan masyarakat pedesaan sebenarnya sangat mungkin dilakukan. Hal ini akan lebih efektif dan tepat sasaran apabila setiap pihak yang memiliki kepedulian terhadap masalah ini bersinergi dengan baik. 
Pemerintah memiliki kebijakan dan program peningkatan kemampuan masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang teknologi komputerisasi. Lembaga kursus memiliki peran yang sama secara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan para  relawan yang memiliki antusiasme tinggi untuk berbagi pengetahuan juga tidak sedikit. Ketika komponen ini bisa menyatu dan bekerja sama untuk saling melengkapi peranan satu dengan yang lain, akan memberikan dampak yang lebik besar bagi masyarakat.
LPK MADANI sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pedesaan, dengan secara swadaya telah melakukan upaya tersebut. Menyelenggarakan pelatihan komputer murah, melaksanakan program pelatihan  komputer gratis yang dipadukan dengan materi pengembangan kepribadian dan kecakapan hidup.
Namun upaya tersebut akan lebih maksimal dan terasa manfaatnya oleh masyarakat lebih luas apabila ada dukungan dari berbagai pihak termasuk peranan pemerintah. LPK MADANI telah memiliki komitmen dengan para relawan untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kemampuan  masyarakat khususnya bidang teknologi komputer.
Dan pengadaan sarana pendidikan yang memadai akan lebih memaksimalkan pelaksanaan program dan kualitas hasil pelaksanaan program.
Tujuan
1.    Tujuan umum
Menjadi bagian dalam upaya peningkatan kemampuan (skill) masyarakat dalam bidang teknologi komputer.  Mempersiapkan tenaga terampil yang siap terjun di dunia kerja berbasis komputerisasi.
2.    Tujuan Khusus
a. Mengubah pola pikir masyarakat tentang teknologi komputer yang terkesan sulit dan hanya diperuntukan bagi masyarkat menengah ke atas.
b. Meningkatkan skill masyarakat khususnya bidang teknologi komputer
c. Memberikan akses informasi bidang teknologi dan komputer bagi segenap lapisan masyarakat.
d. Dalam program ini menargetkan mampu mendidik sebanyak 60 pemuda siap kerja yang menguasai program aplikasi computer perkantoran.

Sasaran
Sasaran dari program ini adalah masyarakat muda siap kerja dari usia minimal 18 tahun. Diutamakan masyarakat muda siap kerja baik yang sudah lulus sekolah maupun yang masih sekolah namun belum mampu menguasai teknologi computer. 

Aktivitas
1. Penataan ruang pelatihan
2. Pengadaan sarana pendukung pelatihan 
3. Rekrutmen dan pelatihan relawan serta publikasi program
4. Pelaksanaan pelatihan percontohan
5. Evaluasi pelaksanaan program dan perencanaan program lanjutan

Jadwal Program
Program akan dilaksanakan selama 4 bulan. Daftar rencana program terlampir.


Anggaran Program
Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program sebesar                      Rp. 70.000.000,-  (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
Dengan komponen anggaran sebagai berikut :
1.    Pengadaan sarana pendukung pelatihan Rp.49.750.000,-
2.    Pelatihan program percontohan 40 orang Rp. 10.000.000
3.    Pelatihan relawan program untuk 10 orang Rp. 6.750.000,-
4.    Penataan ruang pelatihan sebesar Rp. 3.500.000,-
Rencana anggaran biaya terlampir.

Kesimpulan

Peningkatan skill masyarakat pedesaan merupakan tanggung jawab bersama. Program-program strategis yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan menghasilkan peningkatan kualitas skill masyarakat yang signifikan apabila bersinergi dengan para pengelola pendidikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pengembangan  dan peningkatan kualitas unit lembaga pendidikan dan keterampilan akan menjadi penopang peningkatan kualitas skill masyarakat yang optimal dan berkesinambungan.


“NAMA kabupaten”,    Maret 2010
Lembaga Pendidikan Keterampilan
LPK MADANI




“NAMA PIMPINAN”
Ketua

Oke Time